RS M. Djamil terus mempersiapkan langkah strategis dalam pengembangan infrastruktur guna mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Sumatera bagian tengah. Pada Rabu (17/6), rumah sakit Kementerian Kesehatan tersebut menggelar pertemuan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar untuk membahas rencana pembangunan gedung dormitory yang akan menjadi bagian penting dalam pengembangan masterplan rumah sakit.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan, arahan, serta dukungan terkait rencana pembangunan gedung dormitory yang nantinya akan memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses pengembangan kawasan RS M. Djamil. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Utama RS M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua, menjelaskan pengembangan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar bangunan rumah sakit saat ini telah berusia puluhan tahun.
“Dari sisi sumber daya manusia, kita sudah memiliki tenaga yang cukup lengkap dan kompeten. Namun dari sisi sarana dan bangunan, kondisi kita sudah tertinggal jauh dibanding rumah sakit-rumah sakit Kementerian Kesehatan lainnya. Hampir 70 persen bangunan rumah sakit saat ini telah berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Padahal RS M. Djamil memiliki tanggung jawab melayani masyarakat Sumatera bagian tengah,” ujarnya.
Menurut Dovy, rencana pengembangan rumah sakit telah masuk ke dalam Green Book yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan melalui skema pendanaan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Pengembangan tersebut merupakan bagian dari masterplan besar RS M. Djamil yang juga memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah memperoleh izin untuk dikelola dalam pengembangan kawasan rumah sakit.
“Alhamdulillah, rencana pengembangan masterplan RS M. Djamil sudah masuk dalam Green Book dan difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan melalui loan AIIB. Dalam pengembangannya nanti, kita juga memanfaatkan lahan KAI dan telah mendapatkan izin untuk mengelola kawasan tersebut sesuai masterplan yang telah disusun,” katanya.
Ia menjelaskan pada tahap awal pengembangan akan dibangun Gedung Central Medical Unit (CMU) setinggi delapan lantai serta gedung rawat inap Non JKN setinggi lima lantai. Namun pembangunan tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu.
“Kita akan membangun gedung CMU delapan lantai dan gedung rawat inap Non JKN lima lantai sebagai tahap awal pengembangan. Yang menjadi tantangan adalah layanan rumah sakit tidak boleh terganggu selama proses pembangunan berlangsung,” jelasnya.
Pembangunan kedua gedung tersebut akan berdampak pada kebutuhan pembongkaran sejumlah ruang rawat inap yang saat ini digunakan untuk pelayanan pasien. Diperkirakan sekitar 179 tempat tidur dari total sekitar 800 tempat tidur yang tersedia akan terdampak proses pembangunan.“Dengan pembangunan tersebut akan ada ruang rawat inap yang harus didemolisi. Dampaknya sekitar 179 tempat tidur dari total kurang lebih 800 tempat tidur yang kita miliki saat ini. Kondisi ini mengharuskan kita menyediakan pengganti sementara agar kapasitas pelayanan tetap terjaga,” ungkap Dovy.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, RS M. Djamil merencanakan percepatan pembangunan gedung dormitory. Dalam masterplan awal, gedung tersebut dirancang sebagai fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia rumah sakit, serta akomodasi bagi keluarga pasien.
“Dalam masterplan, gedung dormitory sebenarnya dirancang sebagai fasilitas untuk kegiatan diklat, pengembangan SDM RS M. Djamil, serta akomodasi bagi keluarga pasien. Namun setelah berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, pembangunan gedung dormitory yang semula direncanakan pada tahap ketiga dapat dipercepat,” katanya.
Dovy menjelaskan gedung dormitory tersebut nantinya akan dimanfaatkan sementara sebagai ruang rawat inap selama proses pembangunan gedung utama berlangsung. Setelah pembangunan Gedung CMU dan gedung rawat inap Non JKN selesai, fungsi gedung dormitory akan dikembalikan sesuai perencanaan awal.
“Gedung dormitory ini sementara akan difungsikan sebagai ruang rawat inap untuk menggantikan kapasitas tempat tidur yang terdampak pembangunan. Setelah gedung CMU dan gedung rawat inap Non JKN selesai dibangun, maka gedung dormitory akan kembali ke fungsi awalnya sebagai fasilitas pendidikan, pengembangan SDM, dan akomodasi keluarga pasien,” terangnya.
Karena itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan DPRKPP Sumbar guna mendapatkan masukan sekaligus membuka peluang dukungan pembiayaan pembangunan gedung dormitory tersebut. “Karena itu, hari ini kami berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumbar untuk memperoleh arahan dan dukungan terkait pembiayaan pembangunan gedung dormitory melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan sehingga proses pengembangan rumah sakit berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dovy.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiyarsyah, ST, MT, menyambut baik rencana pengembangan yang dilakukan RS M. Djamil. Pembangunan gedung dormitory merupakan langkah strategis yang perlu didukung bersama karena berkaitan langsung dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“Ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama mendorong terwujudnya pembangunan gedung dormitory tersebut. Kami melihat pengembangan yang dilakukan RS M. Djamil merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Barat dan wilayah Sumatera bagian tengah. Tentu kami akan memberikan masukan dan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki agar rencana ini dapat berjalan dengan baik,” tukas Ahdiyarsyah. (*)
