Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Dr dr Dovy Djanas SpOG KFM MARS FISQua memaparkan rencana pengembangan masterplan RSUP Dr M Djamil. Pemaparan itu dilangsungkan saat Ramah Tamah dan Silaturahmi dengan Anggota DPR RI Andre Rosiade di Aula Lantai IV Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan, Jumat (25/10).
“Pengembangan masterplan ini upaya RSUP M Djamil nantinya memberikan kontribusi menahan devisa yang berobat ke luar negeri di Sumatera Barat. Sehingga menjadi keunggulan kita dalam memberikan layanan terbaik di Sumatera Barat khususnya Sumatera Bagian Tengah umumnya,” kata Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Dr dr Dovy Djanas SpOG KFM MARS FISQua saat Ramah Tamah dan Silaturahmi dengan Anggota DPR RI Andre Rosiade.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Dr dr Dovy Djanas SpOG KFM MARS FISQua menyematkan pin serta menyerahkan piagam penghargaan ke Anggota DPR RI Andre Rosiade.
Sebelum menghadiri ramah tamah dan silaturahmi, Anggota DPR RI Andre Rosiade berkesempatan meninjau lahan pengalihan aset PT KAI dan pemanfaatan lahan TNI. Bersama istri Ny Nurul Anastasia juga menyerahkan santunan kepada pasien di RSUP Dr M Djamil.
Pengembangan rumah sakit ini, sebutnya, juga sebagai upaya RSUP M Djamil dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. “Tentunya rumah sakit ini ingin menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar khususnya Sumatera Bagian Tengah umumnya,” tuturnya.
Dovy mengatakan rencana pengembangan rumah sakit ini didasari bangunan RSUP Dr M Djamil sudah berumur 30 dan 40 tahun, gedung yang terpisah mengakibatkan pelayanan tidak optimal. Kemudian keterbatasan ruangan serta sistem komunikasi dan jaringan tidak terintegrasi.
“Belum lagi penolakan sisrute dengan alasan penolakan PICU penuh, NICU penuh, dan ICU/ROI penuh,” sebut dokter spesialis Fetomaternal ini.
Ia mengatakan rencana pengembangan masterplan rumah sakit ini telah disetujui oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Kini kami secara bertahap mewujudkan masterplan tersebut. Tahap awal yang kami lakukan adalah pengalihan aset tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan pemanfaatan tanah TNI,” ungkap Dovy.
Ia mengucap Alhamdulillah setelah melalui perjalanan panjang, RSUP Dr M Djamil bersama PT KAI Persero telah menandatangani kesepakatan pembayaran ganti rugi aset tanah di Kementerian Kesehatan RI Jakarta pada 15 Oktober lalu. “Ini berkat dorongan dan dukungan Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade. Beliau pun turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan tersebut,” ungkap Dovy.
Ia mengatakan satu tahap pun telah dilalui. Kini pihaknya pun tengah memperjuangkan pemanfataan tanah TNI yang berlokasi di samping rumah sakit. Tanah beserta bangunan asrama TNI AD Sawahan seluas 2.507 meter persegi dan dihuni oleh 50 kepala keluarga.
Untuk pemanfaatan tanah TNI AD ini, tutur Dovy, berbagai upaya telah dilakukan. “Kami telah mengajukan permohonan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pengalihan Tanah Ex PT PPA Kota Padang. Kemudian Tanggapan Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri terkait kebutuhan rumah sakit akan lahan atau aset negara menggunakan aturan pengalihan status penggunaan (melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” sebutnya.
Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pangdam I/Bukit Barisan. Pihak Kodam I/Bukit Barisan mendukung pengalihan lahan untuk kepentingan rumah sakit. “Namun perlu mempertimbangkan penempatan 50 kepala keluarga yang ada di lahan tersebut,” ucap Dovy.
Bahkan, sebut Dovy, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden. Turut dihadiri Deputi II KSP, DKJN, Biro Keuangan dan Kemenkes, Pangdam I/Bukit Barisan, Danrem 032/Wirabraja dan Mabes TNI AD.
“Dalam rakor itu, status lahan tidak dipermasalahkan lagi dan diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan rumah sakit. Apabila lahan pengganti yang dimiliki Kementerian Kesehatan RI tidak sesuai, diharapkan pihak TNI menyediakan lahan untuk dibangunkan aset pengganti oleh pihak Kementerian Kesehatan RI,” ungkapnya.
Hasil rakor lainnya, sebut Dovy, pihak TNI menawarkan lahan TNI yang ada di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Padangpariaman seluas 10.000 meter persegi. “Dan penetapan status penggunaan tanah dan alih status penggunaan aset/bangunan, sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,” ucap Dovy.
Dovy menyebutkan direksi RSUP M Djamil juga telah melakukan audiensi dengan Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo SIP pada 24 Oktober. “InsyaAllah sudah mendapatkan dukungan dari Danrem 032/Wirabraja. Bagaimana permasalahan ini bisa kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Ia mengatakan InsyaAllah ini optimisme kita bahwa kita didukung oleh semua stakeholder di Sumatera Barat untuk RSUP M Djamil lebih baik ke depan. “Apapun akan kita kolaborasikan dan membutuhkan dukungan semua stakeholders termasuk Forkopimda untuk RSUP Dr M Djamil lebih baik ke depan,” harapnya.
Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan Alhamdulillah pihaknya bisa membantu RSUP Dr M Djamil dalam mengembangkan masterplan rumah sakit ini. “Salah satunya Alhamdulillah kita sudah mendapatkan tanah PT KAI Persero untuk perluasan rumah sakit ini. Ditandai dengan telah ditandatangani kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
Ia mengatakan setelah sukses pengalihan tanah PT KAI, pihaknya siap membantu untuk tanah TNI AD. “Tadi dari pemaparan direktur utama, Danrem dan Pangdam serta DJKN setuju pengalihan status penggunaan tanah TNI,” sebutnya.
Nah yang perlu dilakukan, sebut Andre Rosiade, pada bulan November mendatang pihaknya akan memfasilitasi pertemuan direksi RSUP Dr M Djamil dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Juga diagendakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI. “Dengan pertemuan itu nantinya agar kita tahu untuk relokasi dan membangun perumahan 50 kepala keluarga itu apakah menggunakan anggaran TNI AD, atau Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kesehatan. Atau bisa juga dimanfaatkan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat,” tuturnya.
Ia juga mengatakan tidak hanya pengalihan aset tanah ini, PT KAI bisa melakukan kerja sama dengan RSUP Dr M Djamil dalam hal pembangunan gedung parkir. Apalagi diketahui, rumah sakit ini keterbatasan lahan parkir dan menyebabkan pengunjung susah untuk parkir kendaraan. “Di samping itu juga membangun rumah singgah pasien,” ucapnya seraya mencontohkan dirinya memiliki rumah singgah pasien tanpa dipungut biaya.
Sementara Pj Wali Kota Padang Andre Harmadi Algamar mengatakan Pemko Padang memberikan dukungan atas rencana pengembangan masterplan RSUP Dr M Djamil. “Pemko Padang akan segera melakukan konsolidasi. Apapun keinginan RSUP Dr M Djamil akan sama dengan keinginan Pemko Padang,” tutur Andre.
Turut dihadiri, Plh Sekprov Sumbar Erinaldi, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo SIP, Istri Anggota DPR RI Andre Rosiade Ny Nurul Anastasia, Direktur Kepatuhan Bank Nagari Sukardi, Direktur RS Bhayangkara Dr (c) dr Dedet Stevano MKed (OG) SpOG, Vice President KAI Divisi Regional II Sumbar Sofan Hidayah, undangan lainnya.
Kemudian Direktur Medik dan Keperawatan Dr dr Bestari Jaka Budiman SpTHT KL (K), Direktur Perencanaan dan Keuangan Luhur Joko Prasetyo, Direktur Layanan Operasional drg Ade Palupi Muchtar MARS, Plh Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian dr Kino SpJP (K), manajer, asisten manajer, Ketua KSM dan civitas hospitalia.(*)
