Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua bersama Direktur Medik dan Keperawatan Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL (K) mendampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam kunjungan kerja sehari di Kota Solok, Senin (17/2). Salah satu agenda penting yang diikuti adalah peresmian RSUD Serambi Madinah, Labkesmas, Integrasi Layanan Primer Kota Solok dan Peluncuran Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan mulai tahun lalu meningkatkan kualitas layanan RSUD di 514 kabupaten/kota dan RSUD di 34 provinsi. Layanan terutama untuk penyakit-penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di masyarakat.
“Di akhir masa Presiden yang lalu, saya diminta Presiden Jokowi melakukan transformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan. Salah satu yang kita ambil adalah penyakit stroke yang menempati urutan pertama penyebab meninggal. Kalau secara nasional, jantung menempati urutan kedua,” sebutnya.
Kementerian Kesehatan yang dilakukannya apa? Ia mengatakan semua rumah sakit di 514 kabupaten kota untuk stroke itu harus ada CT Scan. Sesudah CT Scan, semua rumah sakit diberikan Cath Lab. “CT Scan untuk memeriksa sedangkan Cath Lab untuk membantu. Karena tugas dokter itu dua yakni memeriksa dan membantu,” tuturnya.
Ia menyebutkan stroke itu terbagi atas dua yakni stroke iskemik dan hemoragik. Kedua jenis stroke ini sama-sama berbahaya dan memerlukan penanganan cepat. “Prosedurnya dinamakan trombektomi. Itu harus bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota,” ucapnya.
Ia mengatakan untuk jantung menggunakan alat elektrokardiogram (EKG). Nah kalau serangan jantung, alatnya sama dengan stroke yakni Cath Lab. “Semua kabupaten kota nanti akan punya Cath Lab untuk pasang ring jantung. Kalau ada kasus serangan jantung di rumah sakit daerah tidak perlu lagi rumah sakit di ibukota provinsi,” ungkapnya.
Menkes menjelaskan penguatan layanan kardiovaskular saat ini difokuskan di 514 kabupaten/kota. Penanganan penyakit jantung idealnya harus dilakukan dalam waktu kurang dari dua jam. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk ke tingkat provinsi. Oleh karena itu, rumah sakit di kabupaten/kota harus dilengkapi dengan alat dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memadai.
Namun, data Kemenkes menunjukkan dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 372 di antaranya belum memiliki alat atau tenaga medis untuk layanan seperti kateterisasi jantung atau trombektomi. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan dokter spesialis untuk meningkatkan akses kesehatan yang merata.
“Ini adalah tantangan serius bagi sektor kesehatan kita. Program fellowship ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis jantung yang sangat dibutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jantung di Indonesia,” ujar Menkes.
Dengan upaya ini, pemerintah optimistis dapat mempercepat transformasi sistem kesehatan di Indonesia. “Dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas tidak lagi menjadi hak istimewa bagi sebagian kecil wilayah,” harapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama bersama Direktur Medik dan Keperawatan mendampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyambut kedatangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Ruang VVIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM). (*)
