BKKBN Perwakilan Kepulauan Riau Gandeng RSUP Dr M Djamil dalam Peningkatan Kompetensi Bidan
Penantangan Perjanjian Kerjasama Bidang Pelayanan Kontrasepsi
RSMDj — Badan Koordinasi Keluar Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepulauan Riau gandeng RSUP Dr M Djamil dalam rangka peningkatan kompetensi bidan di wilayah tersebut dalam bidang pelayanan kontrasepsi.
Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Padang, Dr dr Dovy Djanas, SpOG KFM MARS hadir langsung penandatangan perjanjian kerjasamam (PKS) dalam seremonial penandatangan pelatihan pelayanan kontrasepsi atau Contraceptive Technology Update (CTU) tahun 2023, Minggu (30/7) di hotel BCC Batam Kepulauan Riau bersama BKKBN Kepulauan Riau yang dikepalai Rohima M.Si.
Sesuai dengan PKS yang disepati, Pelatihan pelayanan kontrasepsi ini akan diselenggarakan Bagian Pendidikan dan Penelitian (Diklit) RSUP Dr M Djamil. Pelatihan ini nantinya akan diselenggarakan ke dalam dua Angkatan yang diselengarakan secara hybrid.
Acara dan kerjasama ini turut dihadiri ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kepulauan Riau yang juga fasilitator kerjasama ini, dr Yanuarman,SpOG bersama dr Budi Gunawan,SpOG. Sementara dari RSUP Dr M Djamil turut dihadiri plt. Sub Hukormas RSUP Dr M Djamil, Rahdiyul Ermanto, SKP, MH dan Kaur Hukormas, Nova Afriani SH, MH dan tim. (RSMDJ/Khairian)
Dirut RSUP Dr M Djamil Serahkan SK Ketua Kelompok Staf Medis Sekaligus Sosialisasi Anti Perundungan
RSMDJ — Direktur Utama RSUP Dr M Djamil menyerahkan langsung SK Ketua Kelompok Staf Medis (KSM), Jumat (27/7) di Aula Lantai IV Instalasi Rawat Jalan.
Penyerahan SK tersebut turut dihadir langsung oleh Jajaran Direksi RSUP Dr M Djamil dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sebagaimana diketahui pemilihan Ketua KSM telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan mekanisme musyawarah pada setiap kelompok medis.
“Tentunya kami mengucpakan terimakasih kepada Ketua KSM yang lama atas dedikasi dan pengabdiannya, tentunya hal-hal kemajuan yang telah diwujudkan dapat semakin ditingkatkan dan diteruskan oleh KSM yang baru,”ujar Dr. dr. Dovy Djanas SpOG KFM MARS dalam sambutannya.
Dikatakannya, tranformasi kesehatan menjadi suatu keharusan yang mesti diwujudkan bagi seluruh pihak di Kemneterian Kesehatan,. Untuk itu koordinasi meski ditingkatkan untuk mewujudkan pilar tranformasi tersebut.
“Tentu kita berharap, tranformasi kesehatan tersebut terwujud danmelakukan hal yang terbaik, apalagi saat ini perkembangan teknologi yang semakin tiada batasnya,”terangnya.
Disamping itu konsultan Fetomaternal tersebut mengharapkan kepada Ketua KSM untuk menghadirkan program unggulan dan ditegaskannya pihaknya akan terus mendukung untuk meningkatkan hal-hal untuk kemajuan Pendidikan kedokteran.
“Dan juga tentunya kami mengingatkan tentang anti perundungan yang terus digencarkan Kementerian Kesehatan, dan kami di majemen sudah berkomitmen untuk mengantispasi hal ini, dan siap melindungi pelapor jika ada aduan yang diterima,”tegasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unand, Dr.dr. Afriwardi Sp.KO, MA mengatakan pihaknya siap mendukung RSUP Dr M Djamil untuk terus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan.
“Tentunya kami yakin dan percaya KSM akan mampu mewujudkan tranformasi yang terus digaungkan Kementerian Kesehatan,”pungkasnya.
Di sisi lain, usai pelaksanaan penyerahan SK Ketua KSM RSUP Dr M Djamil, Direktur Utama juga bertindak sebagai narasumber dalam penyampaian sosialisasi anti perundungan di dunia Pendidikan kesehatan bersama dengan Sub Koordinator Hukormas, Rahdiyul Ermanto, S.Kp, MH. (RSMDJ/Khairian)
RSUP Dr M Djamil Komitmen Wujudkan Lingkungan Bebas dari Perundungan
RSMDJ — Sebagai rumah sakit pendidikan, seluruh civitas hospitalia RSUP Dr M Djamil harus memiliki komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari perundungan bagi peserta didik. Tidak hanya itu masalah perundungan juga menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam nomor HK.02.01/ MENKES/1512/2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik.
Salah satu wujudnya, Kamis (27/7) RSUP Dr M Djamil telah melakukan sosialisasi kepada civitas hospitalia dan institusi dalam ikatan kerjasama dengan RSUP Dr M Djamil bertempat di Aula Lantai IV Instalasi Rawat Jalan.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala Kelompok Staf Medis Fungsional dari berbagai spesialisasi dan peserta didik, serta Komite Komite dan jajaran Tim kerja RSUP Djamil dan sejumlah kampus kesehatan yang memliki program profesi dan yang terikat dalam kerjasama.
“Ya hari ini kita melakukan kegiatan sosialisas pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik serta rapat kuota peserta didik untuk tahun ajaran 2023/2024,”terang Ns. Hendria Putra, M.Kep, SpKMB, Koordinator Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr M Djamil yang ditemui di sela-sela kegiatan.
Dalam kegiatan ini bertindak sebagai narasumber tentang materi pencegahan dan penanganan perundungan yakni plt. Sub Koordinator Hukum, organisasi dan Hubungan Masyarakat (Hukormas), Rahdiyul Ermanto, S.Kp, MH.
“Kita berharap mendapatkan peserta didik dan melaksanakan praktik sesuai dengan komptensi yang ditetapkan, sekaligus dapat menghadirkan praktek yang aman, nyaman dan bebas tekanan. Dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik,” ujar Ns. Hendria.
Terpisah, Direktur Utama RSUP Dr M Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, SpOG KFM, MARS, menjelaskan bahwa Rumah sakit sebagai wahana pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perundungan baik kepada peserta didik maupun kepada siapapun yang melakukan aktifitas di rumah sakit.
“Ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan lingkungan RSUP Dr M Djamil yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak dan ini tentu menjadi poin penting untuk diwujudkan,”pungkas sembari mengatakan bagi seluruh civitas hospitalia juga telah dilakukan penandatangan fakta integritas dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman nyaman dan bebas dari perundungan.
Ia juga mengaskan, jika nantinya ada yang merasa telah mengalami, melihat hal yang sudah masuk ke dalam kategori perundungan, RSUP Dr M Djamil siap memfasilitasi secara privat dan dilakukakuna pendampingan.
“Ini sudah menjadi komitmen kami, kami akan melindungi bagi siapapun yang menyampaikan laporan terkait perundungan ini,”tegas dr. Dovy. (RSMDJ/Khairian)
Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2023
RSUP Dr M Djamil Laksanakan Berbagai Kegiatan
RSMDJ —- Direktur Utama RSUP Dr M Djamil hadiri pelaksanaan kegiatan puncak Hari Anak Nasional 2023, Selasa (25/7) di Taman Poliklinik Rawat Jalan RSUP Dr M Djamil.
“Anak-anak adalah aset kemajuan dan penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diprioritaskan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya,” kata Direktur Utama RSUP M Djamil Padang, Dr dr H Dovy Djanas SpOG KFM MARS dalam sambutannya.
Peringatan ini berkat kerja sama RSUP Dr M Djamil, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unand dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar.
Ia mengatakan adapun tema Hari Anak Nasional 2023 adalah ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’ dengan subtema. Dare to Lead and Speak Up: Anak Pelopor dan Pelapor.
“Membangun kepedulian dan kesadaran anak Indonesia agar berani memperjuangkan atau menyuarakan hak-haknya, Mewujudkan pola asuh yang layak pada tumbuh kembang anak. Dan untuk mengupayakan pencegahan anak-anak Indonesia menjadi korban kekerasan serta diskriminasi,” sebutnya.
Ia mengatakan wujudkan lingkungan yang aman untuk anak adalah membangun kepedulian dan kesadaran orang tua, pengasuh, guru, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya memenuhi hak dan mewujudkan perlindungan anak.
“Mendukung semua keluarga kuat dan memastikan anak-anak tidak menjadi korban kekerasan, perkawinan anak dan pekerja anak, mari wujudkan Indonesia Layak Anak pada 2030 dan Indonesia Menuju Generasi Emas pada 2045 tanpa perkawinan dan kekerasan terhadap anak,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam memenuhi hak anak.
“Namun upaya tersebut tentunya tidak dapat terimplementasi dengan maksimal tanpa kerja sama semua pemangku kepentingan,” tuturnya.
Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar, dr Asrawati SpA (K) MBiomed mengatakan pada peringatan Hari Anak Nasional, IDAI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan meluncurkan programPediatrician Social Responsibility (PSR).
Dimana setiap dokter spesialis anak wajib mensupervisi dua puskesmas di wilayahnya.
“Diharapkan pengawalan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta risiko kegawatan yang akan menganggu perkembangan di masa akan datang oleh dokter anak bisa ditindaklanjuti bersama,” tutur Plt Direktur Operasional RSUP Dr M Djamil ini.
Ia mengatakan dengan kerja sama IDAI Sumbar dan RSUP M Djamil diharapkan program PSR ini dapat berjalan dengan baik nantinya.
Sementara itu Ketua Pelaksana, Katerina Welong SKM MARS mengatakan, puncak peringatan Hari Anak Nasional ini berkat kerja sama RSUP M Djamil, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unand dan IDAI Sumbar. Memeriahkan peringatan ini, sejumlah kegiatan pun diadakan.
“Pada Minggu (23/7), kami telah mengadakan Fun Walk dan Senam Sehat saat Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said depan kantor BP3MI Sumbar,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, sebut Katerina Welong, juga dilangsungkan pemeriksaan pemeriksaan kesehatan anak secara gratis. Berupa pengukuran berat maupun tinggi badan bayi atau anak. Serta konsultasi gizi dan tumbuh kembang anak dengan dokter spesialis anak secara gratis.
“Kegiatan yang digelar ini sebagai bentuk awareness atas kesehatan anak. Terutama dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak,” ucapnya.
Di samping itu, sebutnya, pihaknya juga mengadakan Webinar Kesehatan Anak. Menghadirkan pembicara pakar tumbuh kembang anak Prof Dr dr Soedjatmiko SpA (K) MSi, Ketua Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes dr Muhammad Yusuf MKM dan Wakil Ketua IDAI Sumbar dr Asrawati SpA (K) MBiomed.
“Saat bersamaan diadakan lomba mewarnai untuk anak-anak dan anak berkebutuhan khusus yang berkunjung ke RSUP M Djamil. Besok dilanjutkan pembagian bingkisan bagi anak-anak yang menjalani perawatan di bangsal anak RSUP Dr M Djamil,” tukasnya. (RSMDJ/Khairian)
Kolaborasi RSUP Dr M Djamil Menyukseskan5 Program Kesehatan Nasional
Seminar Sehari PKBRS, PONEK, SHK, Penurunan Stunting dan PKT
RSMDJ — Dalam rangka menyukseskan program nasional tentang Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS), Pelayanan Obesetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting serta Pelyanan Pusat Krisis Terpadu (PKT), RSUP Dr M Djamil gelar kegiatan seminar sehari, Senin (17/7).
Kegiatan yang dibuka langsung Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, SP, menghadirkan sejumlah pakar dibidangnya. Dan Ikuti secara daring dan luring oleh sejumlah pimpinan daerah, kepala dinas, direktur rumah sakit di lingkup wilayah Sumatera Bagian Tengah.
“Tentunya kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi kegiatan seminar yang digelar RSUP Djamil ini, karena ini merupakan program nasional yang mesti disukseskan dan untuk mewujudkannya mesti ada kolaborasi,”ucap Gubernur dalam sambutanya pada pembukaan acara di Aula Lantai IV RSUP Dr M Djamil.
Ia mengatakan, seminar yang membahas lima program nasional tersebut adalah dalam rangka mewujudkan warga bangsa yang sehat. Diungkapkannya saat ini angka kematian bayi dan neonatus masih tinggi. Banyak faktor penyebab di antaranya masih adanya persalinan yang belum pada fasilitas kesehatan berkualitas, masih banyak ibu melahirkan dengan faktor risiko yang tinggi.
Seperti terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak persalinan, dan terlalu tua saat hamil. Bahkan adanya beberapa penyakit menyertai saat kehamilan serta penyakit yang tidak terdeteksi pada saat kelahiran.
“Untuk itu penting memperhatikan dan meningkatkan cakupan ibu yang ber-KB agar kehamilan dapat diatur dan risiko dapat dikurangi. Di samping semua fasilitas persalinan harus disiapkan dengan baik. Tentunya sekaligus dengan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas,” kata Mahyeldi.
Ia mengatakan salah satu upaya pencegahan dengan menyiapkan pelayanan untuk kehamilan yang berisiko pada tingkat layanan primer berupa penanganan obstetri neonatal emergency dasar (Poned) atau penanganan obstetri neonatal komprehensif (Ponek).
“Dengan dilakukan skrining terhadap adanya kemungkinan bayi mengalami gangguan hipotiroid kongenital adalah bentuk intervensi menurunkan angka kematian bayi dan neonatus,” ucapnya
Ia mengatakan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital serta menyiapkan fasilitas rumah sakit untuk melakukan Ponek adalah langkah strategis.
“Keberadaan RSUP Dr M Djamil sebagai rumah sakit rujukan bagian regional Sumatera Tengah memberikan kontribusi besar. Tidak hanya bayi di Sumbar tapi juga Sumatera Bagian Tengah,” tutur Mahyeldi.
Dalam kesempatan itu, Walikota Padang dua periode itu juga meminta kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota untuk memperhatikan kasus stunting. Dana yang dialokasikan untuk stunting hendaknya dapat menjadi solusi dalam pencegahan kasus tersebut. Begitu juga program disiapkan hendaknya tepat sasaran.
“Beberapa intervensi telah dilakukan dalam upaya menekan stunting. Salah satunya telah dibentuknya tim percepatan pencegahan stunting baik provinsi, kota dan kabupaten. Dimana RSUP Dr M Djamil masuk dalam tim tersebut,” ucapnya.
Ia menegaskan dengan sinergisitas seluruh stakeholders dapat mengintervensi kasus stunting ini. Ia berharap pada tahun ini, angka stunting di Sumbar turun. Dimana target pemerintah pusat pada 2024 terjadi penurunan 14 persen.
“Tentunya bonus demografi pada tahun 2045 mendatang menjadi berkah dengan mendapatkan generasi berkualitas dan berdaya saing,” pungkas Mahyeldi.
Sementara Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Dr dr Dovy Djanas SpOG KFM MARS mengatakan angka kematian ibu menjadi perhatian nasional. Pada tahun 2022, angka kematian ibu masih tinggi berkisar 183/100.000 kelahiran. Salah satu upaya menekan angka kasus itu, dapat dilakukan dengan penguatan pilar safe motherhood. Dimana pilar pertamanya pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana.
“Oleh karena itu, pemenuhan akses dan kualitas program keluarga berencana sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan,” ucapnya. \
PKBRS, sebut Dovy, salah satu mata rantai penting untuk memperkuat pelayanan KB menjadi bagian yang integral dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit merupakan fasilitas kesehatan strategis dalam penanganan kasus rujukan, pengayoman medis, pelayanan metode KB yang tidak dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan lain di bawahnya. Terutama untuk pelayanan KB pascamelahirkan.
Selain pelayanan KBRS, pelayanan Ponek 24 jam di rumah sakit turut berperan dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka stunting maupun wasting.
“Seminar nasional ini penting karena juga membahas skrining hipotiroid kongenital. Ternyata hipotiroid kongenital ini meningkat pada bayi-bayi baru lahir. Diperkirakan terjadi pada 1: 3.000 hingga 4.000 bayi yang lahir. Tentunya dengan kekurangan hormon tiroid ini akan berefek pada keterbelakangan mental,” tuturnya.
Ia mengatakan skrining hipotiroid kongenital ini perlu disupport. “Dengan dukungan gubernur, kepala dinas provinsi, kabupaten kota, bisa melakukan skrining terhadap bayi -bayi baru lahir. Sehingga kita bisa melakukan preventif terhadap akibat kekurangan hormon tiroid ini,” tutur dr Dovy.
Di sisi lain, Dovy juga menekankan pentingnya pusat krisis terpadu. RSUP Dr M Djamil sebagai pusat tempat bersinergi dan berkolaborasi, bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa dilakukan dengan pembimbingan.
“Kita ketahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menyebabkan kejadian angka kematian, gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis sehingga perlu penanganan terpadu,” ujarnya.
Ia menegaskan RSUP Dr M Djamil sebagai rumah sakit vertikal ikut mendukung dan selalu berkomitmen dalam program-program nasional.
“Dengan seminar nasional ini diharapkan kontribusi kita sebagai tenaga kesehatan bisa memaksimalkan program-program ini di masyarakat. Dan dapat dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Semntar itu, dr Eko Apriandhi, Sp.OG selaku Ketua Panita Pelaksana mengatakan, kegiatan seminar sehari tersebut dilaksanakan dalam tiga sesi yang dihadiri secara daring dan luring. (RSMDJ/Khairian)
Kemenkes RI Fasilitasi Warga Badui Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan
RSMDJ — Pemerintah menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Khusus untuk masyarakat Badui Dalam, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten, Kemenkes telah memfasilitasi mereka untuk menjadi peserta JKN penerima bantuan iuran (PBI) agar mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
Mulanya, masyarakat Badui lebih memilih tradisi pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan. Namun setelah ada salah satu warga yang masih bocah yang sembuh dari lumpuh karena berhasil dioperasi dengan biaya JKN, masyarakat Badui dalam antusias mendaftarkan diri sebagai peserta JKN PBI.
Namanya Sardin (11), bocah yang sembuh dari lumpuh itu kini dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa khawatir. Ia bisa mendapatkan kembali masa kecil yang bahagianya itu berkat pelayanan kesehatan sebagai peserta JKN PBI.
Rahmi Hidayati, seorang pemerhati masyarakat Badui menceritakan bahwa Sardin mengalami lumpuh total selama satu tahun sejak 2020 akhir hingga 2021 akhir. Lumpuhnya itu disebabkan karena terjatuh saat memikul kayu membantu orang tuanya.
“Saya foto Sardin yang terkulai lemas karena lumpuh, saya kirim foto itu ke pak Menkes saya bilang kita bisa bantu apa?
Kata pak Menkes pokoknya diurus sama pak dirjen nanti semua biaya kami tanggung,” ujar Rahmi di Desa Kanekes, Sabtu (10/6).
Selanjutnya Sardin dibawa ke RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada saat proses administrasi, Rahmi diminta mendaftarkan Sardin sebagai peserta JKN PBI.
“Saya lapor ke pak Menkes kemudian beliau langsung urus dan menghubungi langsung BPJS Kesehatan Banten. Akhirnya dalam waktu 2 hari itu selesai BPJS nya,” ungkap Rahmi.
Setelah menjalani operasi dan perawatan selama 3,5 bulan, Sardin mulai bisa menggerakan kedua tangan dan kakinya. Mendengar kabar tersebut, kakek Sardin yang merupakan Jaro atau pimpinan suku Badui minta warganya didaftarkan sebagai peserta JKN PBI.
“Terus saya bilang ke pak Menkes bahwa warga Badui ingin daftar BPJS Kesehatan dan akhirnya diproses. Tapi ketika mau diproses mereka gak punya KTP. Terus saya lapor ke pak Menkes ternyata beliau koordinasi sama Mendagri agar warga Badui mendapatkan NIK,” ucapnya.
Perekaman kependudukan pun dilakukan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak. Sebanyak 200 orang masyarakat Badui dalam dan luar tengah antre melakukan perekaman kependudukan pada Sabtu (10/6). Perekaman itu dilakukan hingga Minggu (11/6) di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten.
Perekaman itu bertujuan agar warga Kanekes mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) agar bisa diusulkan sebagai peserta JKN PBI.
Kepala Disdukcapil Lebak Rahmat Nur Muhammad mengatakan per 31 Desember 2022 jumlah warga Desa Kanekes yang sudah terekam di Disdukcapil sebanyak 5.211 orang.
“Target hari ini dan besok 200 orang terekam di Disdukcapil. Selanjutnya perekaman akan terus dilakukan secara bertahap,” kata Rahmat.
Dari 5.211 orang tersebut, belum semuanya terdaftar sebagai peserta JKN PBI. Namun semua warga Kanekes yang sudah melakukan perekaman kependudukan sudah pasti akan diusulkan untuk menjadi peserta JKN PBI.
Kepala Seksi (Kasie) JKN Dinkes Lebak Agus Rifki Hidayat menjelaskan setelah keluar NIK, Disdukcapil menyerahkan data NIK warga ke Dinkes Lebak untuk diusulkan ke BPJS Kesehatan. Jika biaya PBI dari provinsi maka NIK warga akan diserahkan ke pemerintah provinsi baru ke BPJS Kesehatan. Begitupun jika biaya PBI dari pemerintah pusat, NIK akan diserahkan ke Kemenkes, kemudian ke BPJS Kesehatan.
“Data tahun 2022, dari 5.211 yang tercatat Disdukcapil, sudah ada 3.519 warga Kanekes masuk PBI dengan biaya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” tutur Rifki.
Salah satu tokoh warga Badui, Mursid mengatakan warga Badui dalan juga ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan gratis.
“Kami mengusulkan (pelayanan kesehatan) yang gratis. Dasar punya BPJS kesehatan kan harus punya KTP. Nanti kebutuhan warga untuk pelayanan kesehatan bisa memanfaatkan BPJS tersebut,” ungkap Mursid.
Sebelumnya, lanjut Mursid, kalau ada warga sakit pengobatan dilakukan secara tradisional. Jika masih sakiit pengobatan dapat diteruskan dengan memanfaatkan JKN tersebut.
“Dengan adanya program ‘jemput bola’ ini kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini (JKN) sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya. (Rel)
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
Banten, 10 Juni 2023

Pisah Sambut Direksi RSUP Dr M Djamil dan Penguatan Transformasi Rumah Sakit
Wagub Sumbar : RSUP Dr M Djamil Sandaran Utama dan RS Terlengkap
RSMDJ — Tranformasi kesehatan merupakan tantangan mutakhir yang mesti diwujudkan sebagai institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, RSUP Dr M Djamil terus meningkatkan upaya mem-paripurnakan transformasi kesehatan dengan berkolaborasi dengan semua pihak.
Hal demikian disampaikan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas SpOG KFM MARS dalam sambutannya pada pelaksanaan serah terima jabatan direksi RSUP Dr M Djamil dan penguatan tranformasi rumah sakit di Auditorium Gedung Administrasi dan Rawat Jalan, Kamis (1/6) malam.
Dikatakannya, saat ini transformasi kesehatan merupakan inisiasi dan dilakukan Kementerian Kesehatan mencakup enam pilar transformasi, transformasi pelayanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan. Selain itu, juga dilakukan transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.
“RSUP Dr M Djamil sebagai rumah sakit vertikal ikut mendukung dan selalu berkomitmen dalam transformasi kesehatan pada tiap-tiap pilar tersebut,” ujarnya.
Terkait kegiatan pisah sambut yakni jabatan Direktur Utama yang sebelumnya dari Dr dr Yusirwan Yusuf SpB SpBA (K) MARS FISQua kepada Dr dr Dovy Djanas SpOG KFM MARS. Dan Direktur Perencanaan dan Keuangan dr Rahmadian MKM kepada Luhur Joko Prasetyo SE.
Pisah sambut ditandai pemasangan cincin dan buket bunga.Turut hadir Dewan Pengawas RSUP M Djamil, Albertus Yudha Poerwadi SE MSi CA CPMA, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Ketua DPRD Sumbar Supardi, Wali Kota Padang Hendri Septa, Forkopimda Sumbar dan Kota Padang, direksi RSUP M Djamil, civitas hospitalia RSUP M Djamil dan undangan lainnya.
Dalam jangka pendek maupun menengah, sebut dr Dovy, RSUP M Djamil akan terus memastikan terwujudnya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Mewujudkan hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia berkualitas serta berpegang teguh pada prinsip layanan. Oleh sebab itu, memberikan kesempatan peningkatan pendidikan dan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit akan terus dilakukan dan ditingkatkan.
Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendukung rumah sakit menjadi pekerjaan rumah yang akan terus dilakukan dan ditingkatkan.
“Sebagai rumah sakit pendidikan dan menjadi episentrum pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan dan pelatihan adalah kunci untuk terus menjawab tantangan terhadap pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Dovy menyebutkan RSUP Dr M Djamil sebagai institusi publik ingin mewujudkan dan memastikan tata kelola rumah sakit. “Tentunya berbasis good governance, profesional, transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Dirut lama Dr dr Yusirwan Yusuf SpB SpBA K MARS FISQua meminta civitas hospitalia untuk terus memberikan dukungan kepada direksi baru. Apalagi tantangan kesehatan ke depan makin berat.
“Pak Menkes hanya menitip empat pesan untuk rumah sakit ini. RSUP M Djamil ini sebagai benteng untuk menekan jumlah masyarakat Indonesia tidak berobat ke luar negeri,” ucapnya.
Ia mengatakan Pak Menkes juga berharap rumah sakit ini bisa menjadi pengampu di wilayah Sumatera bagian Tengah. Ini sudah jalan dengan tujuh penyakit prioritas.
“Kemudian, kolaborasi dan transformasi digital kesehatan. Semua itu tak bisa diselesaikan direksi saja tapi butuh dukungan dari civitas hospitalia rumah sakit ini,” ajaknya.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Dr. Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng. mengatakan hampir seluruh lapisan masyarakat datang ke RSUP M Djamil datang untuk berobat dengan berbagai macam penyakit mulai ringan sampai berat.
Ia mengakui keberadaan RSUP Dr M Djamil menjadi salah satu sandaran utama dan termasuk rumah sakit dengan layanan terlengkap. Baik fasilitas maupun tenaga medis. Dampaknya banyak pasien berobat ke sini.
“Alhamdulillah, rumah sakit ini akan membangun kelas rawat inap standar yang telah dilakukan peletakan baru pertama oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Semoga kehadiran gedung ini makin memperlengkap lagi layanan kesehatan di RSUP M Djamil,” tuturnya.
Ia berharap dengan direksi baru mampu melahirkan inovasi dan kreasi ke depannya. Dan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Ini demi kemajuan rumah sakit sekaligus upaya pencegahan masyarakat berobat ke luar negeri,” harap Wagub.
(RSMDJ/Khairian)
Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023
RSMDJ, – Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya, Departemen Pulmonologi dan Civitas Akademik Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Unand/RSUP Dr M Djamil Padang mengadakan sebuah acara yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok dan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru.
Acara peringatan yang dilaksanakan di taman poliklinik RSUP Dr M Djamil Padang ini dihadiri oleh Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Padang Dr. dr. Dovy Djanas, SpOG KFM MARS, Plt. Direktur Pelayanan Medik, dr . Rose Dinda Martini , Sp.PD – KGER , FINASIM, para tenaga medis, mahasiswa kedokteran, serta masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang dampak negatif tembakau terhadap kesehatan.
Dalam sambutannya, Dr. dr. Dovy Djanas, SpOG KFM MARS, mengungkapkan pentingnya kesadaran akan bahaya rokok bagi kesehatan. Ia menyoroti fakta bahwa rokok merupakan penyebab utama berbagai penyakit paru-paru. Kemudian beliau berharap semoga kedepan akan lebih banyak orang yang tidak merokok lagi.
“Kita Berharap semoga dalam 24 jam kedepan minimal sudah ada orang-orang yang tidak merokok lagi” ujarnya.
Seiringan dengan hal tersebut beliau juga menyinggung terkait tema acara yaitu “Kita Butuh Makanan, Bukan Tembakau”.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan hari tanpa tembakau sedunia ini kita bias mengambil maknanya kita butuh makanan bukan tembakau dan semoga khusus di lingkungan RSUP Dr M Djamil Padang tidak ada lagi yang merokok” tutupnya.
Selain itu, acara ini juga menampilkan berbagai kegiatan edukatif dan interaktif. Para peserta dapat mengikuti sesi seminar tentang bahaya rokok dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Sejumlah spesialis pulmonologi dan dokter ahli kesehatan paru-paru memberikan penjelasan secara detail mengenai kerugian merokok dan cara menghentikan kebiasaan tersebut.
Tidak hanya itu, ada juga penampilan drama musikal yang dilakoni oleh Civitas Akademik Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Unand dan foto booth yang disediakan oleh panitia untuk berfoto dan mengikuti kuis berhadiah bagi peserta yang terpilih yang memposting fotonya di Instragam dan men-tag akun Instagram pulmonologi.
(RSMDJ/RizkiRasyidi)
RSUP Dr M Djamil Sambut Kunjungan Tim JICA
Dalam Rangka Tinjau Kesiapan Knowledge Sharing Program (KSP)
RSMDJ — Jajaran Direksi RSUP Dr M Djamil Padang sambut kunjungan tim Japan International Cooperation Agency (JICA) di Ruang Rapat Direksi, Rabu (24/5).
Kedatangan tim tersebut sebagai bentuk Kerjasama teknis bersama Kementerian Kesehatan RI yang akan menyelenggarakan program Knowledge Sharing Program (KSP) tentang Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai agenda kegiatan akan diikuti 8 negara yang akan dijadwalkan pada bulan September mendatang.
Pada sambutan tersebut Direktur Utama RSUP Dr M Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG KFM MARS didampingi langsung Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, dr. Rose Dinda Martini, Sp.PD K-Ger FINASIM, Direktur Perencanaan dan Keuangan, Luhur Joko Prasetyo, SE, Koordinator Bidang Pelayanan Medik, Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL (K) FISC serta Ketua dan Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak (IDAI) Wilayah Sumatera Barat, dr. Finny Fitry Yani, Sp.A (K) dan dr. Asrawati, Sp.A (K) M. Biomed. Serta sejumlah pimpinan terkait.
Usai gelaran sambutan di ruang rapat direksi, rombongan JICA dan Kemenkes RI meninjau langsung poliklinik anak di Instalasi Rawat Jalan, dilanjutkan ke Instalasi Gawat Darurat serta ke Instalasi Rawat Inap bagian PICU dan NICU yang juga didampingi sejumlah dokter penanggung jawab pasien (DPJP) seperti dr. Roza Sriyani, Sp.OG KFM dan dr. Eny Yantri, Sp.A (K).
(RSMDJ/Khairian)